Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Hendri Tumbur Simamora memberikan catatan khusus terkait politik uang (money politic) dalam memenangkan Pilkada 2024. Hendri mengatakan politik uang memang menggiurkan, namun menjadi jebakan manis yang menuntun rakyat pada jalan kehancuran.
Hendri menggambarkan hal yang dimulai dengan amplop berisi beberapa lembar rupiah berakhir dengan lima tahun penderitaan. Ironisnya, mereka yang terjebak dalam money politik, justru menjadi pihak yang paling lantang mengeluh ketika janji pemimpin tidak ditepati.
“Dalam demokrasi sejati, pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan visi mereka. Tapi di bawah bayang-bayang uang, pemilu berubah menjadi pelelangan. Dimana yang berani bayar lebih mahal adalah pemenangnya, bukan karena mereka layak, tetapi karena mereka bisa,” kata Hendri dalam pesan tertulisnya, Minggu (8/12/2024).
Menurut Hendri, seorang pemimpin yang lahir dari uang akan memimpin dengan uang, bukan dengan hati. Ketika kompetensi diabaikan demi ‘amplop putih’ masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang mampu membangun dan membawa perubahan nyata.
“Politik uang adalah investasi. Tetapi investasi siapa? Investasi calon, bukan rakyat. Ketika seorang kandidat mengeluarkan miliaran rupiah untuk membeli suara, siapa yang akan membayar harga sebenarnya? Rakyat. Dalam bentuk proyek fiktif, infrastruktur setengah jadi, dan pelayanan publik yang mandek,” ucapnya.
Hendri juga berpendapat, politik uang adalah pintu gerbang menuju korupsi. Dari pejabat yang memanipulasi anggaran hingga pengusaha yang membayar untuk kebijakan menguntungkan, hasil akhirnya rakyat menjadi korban. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan malah masuk ke kantong pribadi segelintir orang.
“Jika suara anda dihargai Rp500.000 untuk lima tahun masa jabatan, itu setara dengan Rp273 per hari. Dengan uang sebanyak itu, anda bahkan tidak bisa membeli segelas kopi, tetapi anda menyerahkan masa depan anda untuk itu. Ketika harga suara menjadi serendah ini, apa artinya harga diri Anda?” ujarnya.
Menurut Hendri, politik uang bukan hanya tentang menerima atau menolak uang dalam amplop. Justru siklus penghancuran yang dimulai dari ketidak pedulian rakyat dan berakhir dengan keruntuhan nilai-nilai demokrasi. Dirinya mencatat, salah satu contoh kasus di Pilkada Humbang Hasundutan.
“Bayangkan sebuah daerah dengan 141.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT), jika seorang kandidat memberi Rp500.000 kepada 80.000 pemilih, mereka harus mengeluarkan Rp 40 miliar. Biaya ini belum termasuk operasional kampanye lainnya. Dengan pengeluaran sebesar itu, apakah masuk akal jika pemimpin tersebut berfokus pada rakyat ketika mereka menjabat?” katanya.
Dengan begitu, Hendri memprediksi berbagai cara akan dilakukan seperti mengembalikan modal melalui mark-up proyek. Menjual kebijakan kepada pengusaha besar. Hingga mengurangi anggaran publik untuk kepentingan pribadi.
“Uang yang anda terima hari ini untuk memilih seorang pemimpin akan kembali menghantam anda dalam bentuk ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Amplop yang Anda terima hari ini mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan anda sesaat, tetapi biayanya adalah lima tahun penderitaan tanpa akhir,” ucapnya.
Menurut Hendri, suara masyarakat sama halnya sebagai cerminan martabat diri sendiri. Dengan menolak politik uang, justru seseorang mengembalikan nilai demokrasi sebagai alat perubahan, bukan alat transaksi.
“Dengan memutus mata rantainya, anda membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Memastikan masa depan yang layak
dengan memilih pemimpin yang benar-benar kompeten. Anda memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk anak-anak anda,” ujar Hendri.
Sebagai tokoh sekaligus rakyat Humbang Hasundutan, dirinya menolak dengan tegas segala bentuk politik uang. Dirinya menginginkan pemimpin yang memiliki integritas, rekam jejak, dan visi nyata untuk kemajuan daerah. Pihaknya juga berkomitmen untuk melindungi masa depan mereka dari kepentingan sesaat.
